Dual Legitimasi: Menyelami Fondasi Teoritis Kepemimpinan dalam Konstitusi Iran

Sistem politik Republik Islam Iran seringkali menjadi bahan perdebatan dan analisis. Salah satu aspek yang paling fundamental namun kerap disalahpahami adalah konsep legitimasi yang mendasari kepemimpinannya. Banyak yang melihatnya semata-mata sebagai sistem teokrasi, namun penyelaman yang lebih dalam terhadap Konstitusi Iran justru mengungkap sebuah teori yang kompleks dan unik: Teori Legitimasi Ganda atau Wilayatul Faqih Ilahi-Mardomi (Kepemimpinan Faqih yang Ilahi dan Rakyati).





Artikel ini akan membedah bagaimana Konstitusi Iran merangkul dua sumber legitimasi yang tampaknya berbeda—kehendak Ilahi dan kedaulatan rakyat—menjadi sebuah sistem yang koheren.

Dua Pilar Penopang: Legitimasi Ilahi dan Rakyati

Teori legitimasi ganda ini berpendapat bahwa kepemimpinan dalam sistem Iran berdiri di atas dua pilar yang kokoh:

  1. Legitimasi Ilahi (Masyru'iyyat-e Elahi): Pilar ini bersumber dari keyakinan agama Syiah Itsna Asyariyah. Dalam ketiadaan Imam Mahdi yang gaib, otoritas kepemimpinan (Wilayah) dialihkan kepada seorang Faqih (ahli hukum Islam) yang memenuhi syarat-syarat tertentu (seperti keadilan, kesalehan, keahlian hukum, dan kecakapan managerial). Kekuasaannya dianggap berasal dari mandat Ilahi.
  2. Legitimasi Rakyati (Masyru'iyyat-e Mardomi): Pilar ini menekankan peran vital rakyat dalam memberikan mandat dan penerimaan terhadap kepemimpinan tersebut. Rakyatlah yang, melalui mekanisme elektoral, memberikan "legalitas" dan "keberterimaan" (acceptance) terhadap sosok pemimpin yang dianggap memenuhi syarat-syarat Ilahi tadi.

Kombinasi ini tertuang dalam Pembukaan dan banyak pasal dalam Konstitusi Iran.

Bukti dalam Konstitusi: Sebuah Harmoni

Konstitusi Iran tidak hanya mengakui kedua legitimasi ini tetapi juga menjalinnya secara harmonis. Berikut adalah beberapa contohnya:

  • Pasal 1 & 2: Pasal 1 menegaskan bahwa Republik Islam didirikan atas kehendak rakyat Iran melalui referendum (legitimasi rakyati). Pasal 2 menyatakan bahwa sistem ini berdasarkan keyakinan pada "kepemimpinan yang terus-menerus" (Imamah dan Wilayatul Faqih) serta martabat dan nilai manusia (yang mencakup kebebasan bertanggung jawab), sekali lagi menggabungkan kedua unsur.
  • Pasal 5 & 107: Pasal-pasal ini menyatakan bahwa kepemimpinan di era kegaiban Imam Mahdi dipegang oleh seorang Faqih yang adil dan memenuhi syarat (legitimasi Ilahi). Namun, penunjukan Faqih ini tidak otomatis. Majelis Pakar (Khobregan), yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, bertugas mengidentifikasi dan memilih sosok yang paling memenuhi kriteria tersebut (legitimasi rakyati).
  • Sumpah Anggota Majelis Pakar: Teks sumpah anggota Majelis Pakar sangat jelas mencerminkan dualitas ini. Mereka bersumpah untuk menjaga "amanah yang diserahkan rakyat" sekaligus menjaga "jabatan Ilahi" dan "nikmat agung Ilahi" yang merupakan kepemimpinan tersebut.
  • Pasal 110 (Wewenang Pemimpin): Pasal ini mencantumkan wewenang luas Pemimpin, seperti memimpin angkatan bersenjata dan mengangkat kepala yudikatif (cerminan otoritas Ilahi). Namun, wewenangnya juga dibatasi oleh konstitusi—sebuah kontrak sosial—dan dalam hal tertentu (seperti memberhentikan Presiden) memerlukan persetujuan lembaga perwakilan rakyat (Majelis) (legitimasi rakyati).
  • Pasal 177 (Amandemen Konstitusi): Mekanisme amandemen konstitusi juga dirancang untuk melindungi kedua prinsip ini. Syaratnya, setiap perubahan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip Islam (legitimasi Ilahi) dan prinsip Republik (legitimasi rakyati). Hasil amandemen juga harus disetujui oleh Pemimpin dan diputuskan melalui referendum nasional.

Legitimasi Rakyati: Partisipasi Aktif dalam Sistem

Konstitusi tidak hanya berbicara tentang Pemimpin. Banyak pasal yang menjamin dan mendorong partisipasi rakyat, yang memperkuat pilar legitimasi rakyati:

  • Pemilihan Presiden, Anggota Parlemen (Majelis), dan Anggota Dewan-Dewan lokal secara langsung.
  • Hak berserikat, berkumpul, dan kebebasan pers (dalam koridor hukum).
  • Kewajiban pemerintah untuk menciptakan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan nasibnya.

Kesimpulan: Sebuah Simbiosis, Bukan Kontradiksi

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem politik Iran tidak dapat disederhanakan hanya sebagai teokrasi murni atau demokrasi sekuler. Konstitusinya merancang sebuah model unik di mana kehendak Ilahi dan kedaulatan rakyat tidak dipertentangkan, tetapi disatukan.

Legitimasi Ilahi memberikan kerangka nilai, tujuan akhir, dan syarat moral bagi pemimpin. Sementara legitimasi rakyati memberikan mekanisme praktis, kontrol, dan keabsahan duniawi melalui partisipasi dan pemilihan. Pemimpin memperoleh otoritasnya dari mandat agama, tetapi ia menjalankannya atas dasar mandat dan pengawasan yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi dan lembaga-lembaga perwakilan mereka.

Dengan demikian, teori Wilayatul Faqih Ilahi-Mardomi bukanlah sekadar wacana, tetapi merupakan jiwa yang hidup dalam naskah Konstitusi Republik Islam Iran, menjadi fondasi bagi hubungan antara pemimpin, negara, dan rakyatnya. [hawzah.net]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jenjang Karir Pelajar Agama di Iran: Dari Talabeh hingga Akhund dan Seterusnya

Gambar
Di Iran, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Syiah Ithna Asyariyah (Dua Belas Imam), sistem pendidikan agama memainkan peran sentral dalam membentuk ulama dan pemimpin masyarakat. Pendidikan ini berlangsung di hawza ilmiah (seminary Islam), terutama di kota suci seperti Qom dan Mashhad. Jenjang karir seorang pelajar agama, yang disebut talabeh, dimulai dari tingkat dasar dan bisa mencapai posisi tertinggi seperti ayatollah uzma atau bahkan pemimpin agung negara. Artikel ini akan membahas secara rinci jalur karir tersebut, termasuk tahapan pendidikan, gelar yang diperoleh, dan prospek karir lanjutan. Latar Belakang Sistem Hawza di Iran Hawza ilmiah di Iran telah berkembang sejak abad ke-10 M, tetapi bentuk modernnya dimulai pada awal abad ke-20, khususnya dengan pendirian Hawza Qom oleh Syekh Abdul Karim Ha'iri Yazdi pada 1922. Setelah Revolusi Islam 1979, hawza menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Republik Islam Iran, di mana ulama tidak hanya berperan sebag...
Baca selengkapnya

Mengapa Perbedaan Hari Lahir Rasulullah Disebut Minggu Persatuan di Iran?

Gambar
Dalam tradisi Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mayoritas umat Sunni memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, sementara kalangan Syiah merayakannya pada tanggal 17 Rabiul Awal. Perbedaan ini kerap menjadi potensi perpecahan jika tidak dikelola dengan bijak. Namun, di Iran, perbedaan tersebut justru dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan umat Islam melalui konsep  Haft-e Vahdat  atau Minggu Persatuan. Berdasarkan penjelasan Ayatullah Sidi Reza Husaini Mazandarani, seorang ulama dan pengasuh pesantren di Iran, pemerintah Republik Islam Iran mengambil kebijakan yang brilian dan abadi dengan menetapkan rentang waktu antara 12 hingga 17 Rabiul Awal sebagai Minggu Persatuan. Langkah ini bertujuan untuk menangkal upaya-upaya musuh Islam yang berusaha menciptakan perpecahan antara Sunni dan Syiah. Dengan menjadikan seluruh rentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai minggu perayaan, semua Muslim—tanpa mema...
Baca selengkapnya

Ilmu di Bintang Soraya dan Orang Persia: Dari Hadis Hingga Kenyataan di Iran

Gambar
Ada sebuah hadis Nabi Muhammad ﷺ yang sering disebut dalam literatur Islam, bunyinya kira-kira: “Seandainya ilmu itu berada di bintang Tsurayya (bintang Soraya/pleiades), niscaya orang-orang dari Persia yang akan meraihnya.” Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari , Musnad Ahmad , dan lainnya, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Namun makna umumnya sama: bangsa Persia memiliki kemampuan luar biasa dalam menuntut dan mengembangkan ilmu, bahkan jika ilmu itu terasa jauh sekali. Tafsir Hadis Para ulama memahami hadis ini sebagai isyarat bahwa bangsa Persia memiliki potensi istimewa dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan peradaban. Bukan hanya soal etnis, tetapi semangat mencari ilmu yang menjadi karakter masyarakat Persia sejak masa silam. Sejarah pun membuktikan: banyak ulama besar Islam yang lahir dari Persia, seperti Imam Bukhari , Imam Muslim , Imam Tirmidzi , Al-Farabi , Ibnu Sina (Avicenna) , Al-Khawarizmi , dan lain-lain. Mereka meletakkan...
Baca selengkapnya